SK Kemenkumham No. AHU-0011620.AH.01.07.TAHUN 2019|perkumpulan.pkpsh@gmail.com

WEBINAR SERIES 2 DISKUSI PUBLIK REFORMASI REGULASI INDONESIA ( MENGGAGAS ARAH KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI DI INDONESIA “OMNIBUS LAW” )

Semarang, pada hari Jum’at, 15 Mei 2020 berlangsung diskusi online bertajuk Webinar Series #2 yang mengangkat tema Reformasi Regulasi di Indonesia. Judul yang dipilih yaitu “Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia (Omnibus Law)”. Webinar diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan. Dibuka pukul 13.00 WIB oleh moderator Dr. Dewi Sulistyaingsih, S.H. , M.H. (Akademisi/Peneliti PKSPH), kesempatan pertama memaparkan materi deberikan kepada Prof. Dr. Martitah, M.Hum. (Guru Besar Hukum Tata Negara) yang memaparkan Konsep dan Prospek Penerapan Omnibus Law di Indonesia. Beliau beranggapan perlu dilakukan penataan struktur, substansi, dan masyarakat sebelum penerapan Omnibus Law. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pun diperlukan terutama mengenai hierarki peraturan perundangan di Indonesia. Prof. Martitah menyarankan adanya lembaga baru yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengelola Omnibus Law.
Sesi kedua diisi oleh Mohamad Iksan Maolana, S.H. , LL.M (Kepala Sub-Bidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencanaan BAPPENAS RI). Mas Mimo, sapaan akrakbnya karena masih sangat muda, memberikan pemaparan mengenai Simplifikasi Regulasi, menekankan perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penentu kebijakan serta partisipasi masyarakat. Sebagai lembaga eksekutif, beliau juga mempersilahkan proses pelaksanaan Omnibus Law dikawal dan dikritisi oleh semua pihak.
Tidak kalah menarik dari pembicaraan sebelumnya, Arif Hidayat, S.H.I , M.H. (Peneliti PKPSH) selaku narasumber terakhir memaparkan materi Transformasi Sistem Perundang-Undangan. Beliau mengharapkan aspek Open Legal Policy diberi rambu-rambu yang jelas. Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan harus memperhatikan kualitas selain kuantitas dengan mengutamakan kebutuhan dari kepentingan.

Untuk menghidupkan suasana, peserta yang terdiri dari NGO (Non Government Organization), Praktisi Hukum, Akademisi, dan Mahasiswa diberikan kesempatan bertanya. Interaksi terjadi sangat cair dengan suasana kekeluargaan. Pukul 15.00 WIB diskusi ditutup oleh Moderator dengan kesimpulan bahwa rencana penerapan Omnibus Law masih tedapat banyak celah kekurangan dan perlu dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, peran akademisi, praktisi, dan masyarakat secara luas diperlukan untuk mengkritisi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Semarang, 15 Mei 2020
Aldita

2020-07-03T20:33:03+07:00

About the Author:

Menu Cepat

Jln. Randu Asri, Sumurrejo, Gunung Pati, Kota Semarang

Phone: +6281 228 35508

Web: Tentang Kami